TANGERANG, LensaPublik.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Lisiawati Lase, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan ke-1 Tahun 2026-2027, guna menyerap langsung aspirasi dan keluhan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Pasar Kemis, Rajeg dan Sindang Jaya.
Dalam tatap muka tersebut, persoalan banjir dan keselamatan lingkungan menjadi keluhan utama warga. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut berulang kali menyebabkan pemukiman terendam, akses jalan rusak parah, serta mengganggu aktivitas sekolah anak-anak.
Menanggapi kondisi kritis ini, Lisiawati Lase menyatakan komitmennya untuk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang segera merealisasikan penanganan sistemik.
”Keresahan warga adalah prioritas kami. Normalisasi selokan, pembuatan got besar, perbaikan drainase, serta penyediaan infrastruktur pemukiman seperti U-ditch, paving block, dan air bersih harus masuk dalam skala prioritas anggaran pembangunan,” ujar Lisiawati Lase di sela-sela kegiatan reses.

Legislator PDI Perjuangan ini juga menyoroti aspek keselamatan warga, khususnya setelah menerima laporan adanya korban kecelakaan akibat infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Selain pembangunan fisik, ia mencatat kebutuhan mendesak masyarakat di sektor pelayanan kesehatan dan sosial.
Adapun poin-poin utama aspirasi warga Dapil 4 yang berhasil dihimpun dalam kegiatan Reses yang dilaksanakan Lisiawati yakni meliputi, Normalisasi saluran air/got besar, perbaikan drainase (U-ditch), perbaikan jalan rusak, pengeboran sumur air bersih, pembangunan saluran limbah, serta program bedah rumah.
Peningkatan fasilitas Posyandu untuk ibu hamil dan balita, pendampingan kepesertaan BPJS bagi lansia, serta pembaruan data status desil agar bantuan sosial tepat sasaran. Pembangunan lapangan olahraga pemuda, penyediaan taman bermain anak, pembenahan sarana ibadah mushola, hingga perbaikan fasilitas TPU.
Lisiawati menegaskan, sebagai wakil rakyat, kehadiran dirinya dalam reses ini bukan sekadar menyerap, melainkan membawa amanah konstitusional untuk memastikan setiap aspirasi warga tersebut menjelma menjadi kebijakan dan program nyata di tingkat daerah.
“Seluruh hasil reses ini akan disusun dalam Laporan Resmi Hasil Reses DPRD untuk diserahkan kepada pihak eksekutif pada Rapat Paripurna mendatang guna dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” pungkasnya. (Cuni)



Komentar