Kabupaten Tangerang
Beranda » Buntut Polemik Anggaran Rp8,2 Miliar, Kantor ULP Lengang dan Sepi Bak Kuburan

Buntut Polemik Anggaran Rp8,2 Miliar, Kantor ULP Lengang dan Sepi Bak Kuburan

Suasana di kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang tampak lenggang dan sepi bak kuburan pada Rabu (21/10/2026) siang.

TANGERANG, LensaPublik.co.id – Suasana di kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang tampak lenggang dan sepi bak kuburan pada Rabu (21/10/2026) siang. Tak ada aktivitas pelayanan maupun hilir mudik pegawai sebagaimana mestinya di area pusat koordinasi pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.

​Pemandangan kontras ini terjadi di tengah mencuatnya sorotan publik dan insan pers terkait polemik anggaran senilai miliaran rupiah untuk kegiatan pendampingan hukum pembebasan lahan pada Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Perkim Kabupaten Tangerang, Dadan Darmawan, mengklaim bahwa nominal Rp8,29 miliar yang muncul di portal Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP merupakan kekeliruan teknis saat penginputan data (salah upload). Menurutnya, angka riil dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak sebesar yang tercantum pada SIRUP LKPP.

​Berdasarkan pantauan di lokasi sejak pukul 10.00 WIB, pintu ruang kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kantor Pokja ULP tampak tertutup rapat. Hanya ada satu orang staf yang enggan memberikan keterangan saat hendak dikonfirmasi oleh awak media.

​Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan untuk meminta penjelasan mengenai pengakuan “salah upload” tak membuahkan hasil. Kepala Bagian (Kabag) ULP Setda Kabupaten Tangerang maupun Ketua Pokja Pengadaan yang bertanggung jawab atas proses tersebut tidak berada di tempat.

Polemik Anggaran Rp8,29 Miliar di SiRUP, ULP Tegaskan Kewenangan Penuh Ada di Dinas Terkait

​”Bapak sedang tidak ada di ruangan, ada agenda rapat di luar kantor,”ujar salah seorang pegawai.

​Saat ditegaskan mengenai keberadaan pejabat ULP lainnya guna mengklarifikasi alokasi anggaran fantastis yang diklaim “salah upload” tersebut, petugas tersebut hanya menggelengkan kepala dan menyatakan tidak tahu-menahu.

​Sikap tertutup dan terkesan enggan menemui media ini kian memperkuat spekulasi di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan fungsi kontrol dan verifikasi sistem pengadaan barang/jasa (RUP/SIPD) yang seharusnya berjalan ketat di tingkatan ULP sebelum suatu program dilelangkan atau ditayangkan.

​Sebelumnya, anggaran pendampingan hukum senilai Rp8,2 miliar dari APBD Kabupaten Tangerang yang tayang pada portal SIRUP LKPP memicu kontroversi hangat. Pihak Dinas Perkim beralasan adanya kekeliruan atau kesalahan input data (human error).

​Hingga berita ini diturunkan, Kabag ULP maupun pihak berwenang di lingkungan Sekretariat Daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik anggaran tersebut maupun kondisi operasional kantor ULP yang mendadak sepi. (Cuni)

Ruang Alam Tegas Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

×
×